Moratorium hutan Indonesia: Batu loncatan untuk memperbaiki tata kelola hutan?
Pada tanggal 20 Mei 2011, Pemerintah Indonesia menerbitkan Instruksi Presiden No. 10/2011 tentang penundaan penerbitan izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut, sebagai bagian dari kerjasama Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Norwegia, berdasarkan Surat Pernyataan...
| Autores principales: | , , , |
|---|---|
| Formato: | Libro |
| Lenguaje: | indonesio |
| Publicado: |
Center for International Forestry Research
2011
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/10568/20958 |
Ejemplares similares: Moratorium hutan Indonesia: Batu loncatan untuk memperbaiki tata kelola hutan?
- Indonesia’s forest moratorium: A stepping stone to better forest governance?
- Kesiapan untuk menghadapi REDD: tata kelola keuangan dan pelajaran dari Dana Reboisasi (DR) di Indonesia
- Tata kelola keuangan dan dana reboisasi selama periode Soeharto dan pasca Soeharto, 1989-2009: suatu analisis ekonomi politik tentang pembelajaran untuk REDD+
- REDD apakah itu?: Pedoman CIFOR tentang hutan, perubahan iklim dan REDD
- Desentralisasi tata kelola hutan: politik, ekonomi dan perjuangan untuk menguasai hutan di Kalimantan, Indonesia
- Bantuan hukum timbal balik untuk memperkuat tata kelola hutan Indonesia-ASEAN