Bagaimana kebijakan dapat dikoordinasikan antara pusat, daerah dan masyarakat?
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Brief |
| Lenguaje: | indonesio |
| Publicado: |
Center for International Forestry Research
2005
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/10568/19238 |
Ejemplares similares: Bagaimana kebijakan dapat dikoordinasikan antara pusat, daerah dan masyarakat?
- Masyarakat Mengawasi Pembangunan Daerah: Bagaimana agar dapat efektif?
- Antara negara dan masyarakat: desentralisasi di Indonesia
- Melegalkan partisipasi masyarakat dalam kebijakan
- Kebijakan Pemerintah Pusat di Bidang Konservasi dari Perspektif Daerah dan Masyarakat: Studi Kasus Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur
- Partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan daerah di kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi: ketidakpastian, tantangan, dan harapan
- Dampak desentralisasi kehutanan terhadap keuangan daerah, masyarakat setempat dan tata ruang: studi kasus di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur