Dampak kebijakan IPPK dan IUPHHK terhadap perekonomian masyarakat di Kabupaten Malinau
Regional autonomy (OTDA) has opened up the opportunity for districts to manage their forest resources (SDH), however, the division of authority between district and central governments remains unclear. So, how and to what extent can this opportunity improve community livelihoods? For the research pr...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Brief |
| Language: | Indonesian |
| Published: |
Center for International Forestry Research
2005
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://hdl.handle.net/10568/19236 |
Similar Items: Dampak kebijakan IPPK dan IUPHHK terhadap perekonomian masyarakat di Kabupaten Malinau
- Analisis kebijakan desentralisasi pengelolaan hutan dan pengaruhnya terhadap perekonomian masyarakat sekitar hutan: studi kasus Kabupaten Malinau Kalimantan Timur
- The impact of IPPK and IUPHHK on community economies in Malinau district
- Akses masyarakat adat terhadap peluang-peluang pembangunan kehutanan di Kabupaten Manokwari
- Dampak desentralisasi kehutanan terhadap keuangan daerah, masyarakat setempat dan tata ruang: studi kasus di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur
- Partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan daerah di kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi: ketidakpastian, tantangan, dan harapan
- Persepsi masyarakat lokal terhadap pentingnya hutan dan lahan-lahan lain di lansekap hutan tropis, Kabupaten Malinau, Kalimantan Timur